Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snouck mengakui potensi besar haji sebagai jejaring intelektual ulama dan sumber artikulasi kesadaran politik umat. Ia menyarankan agar ibadah umat Islam difasilitasi secara ritual, namun dibatasi agar tidak menjadi ruang pembebasan sosial atau transformasi ideologis. Dengan kata lain, haji dimaknai secara reduksionis: sekadar ritus, bukan praksis.

Infrastruktur penyimpanan dan distribusi juga akan terus ditingkatkan untuk mencegah kendala yang tidak diinginkan.

Dari sudut pandang historis, menarik untuk mengingat kembali catatan Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang melakukan penelitian mendalam tentang Islam dan haji. Snouck dikenal dengan totalitasnya dalam menjalankan riset etnografis ini menjadikannya sebagai figur penting dalam kajian Islam kolonial.

Ironisnya, logika kolonial ini masih bisa beresonansi jika kita gagal menangkap makna substantif haji. Bila ibadah haji sekadar berhenti sebagai seremoni spiritual tanpa menjelma menjadi praksis sosial yang inklusif, maka ia tidak akan mampu menjadi medium transformatif.

“Haji ini adalah ibadah yang sangat monumental, yang akan membawa kita pada suatu kehidupan yang baru. Seperti saat menikah, orang memberi kita selamat menempuh hidup baru, maka haji pun demikian, setelah berhaji kita akan menjalani kehidupan baru yang kedua,” ungkapnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan proses keberangkatan ibadah ke Tanah Suci berjalan lancar dan tertib.

Padahal, pengalaman wukuf di Arafah secara teologis dan sosiologis adalah titik kulminasi spiritual yang mengafirmasi kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan common. Dalam kerangka ini, haji menjadi ruang artikulasi nilai hablum minallah dan hablum minannas secara utuh dan integral.

Zainut menekankan pentingnya penyusunan BPIH yang adil dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan jemaah di masa mendatang.

Haji sejatinya menawarkan narasi kosmopolitanisme Islam: bahwa perbedaan ras, etnis, dan kewarganegaraan dilebur dalam satu identitas keimanan. Nilai ini sejalan dengan read more prinsip civic pluralism dalam kehidupan berbangsa, di mana keberagaman bukan ancaman, melainkan modal sosial untuk membangun solidaritas kolektif.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.

Hermansyah menambahkan, avtur yang diproduksi KPI telah memenuhi standar internasional. Hal ini untuk menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah selama perjalanan.

Sementara itu, lima bandara lainnya berperan sebagai embarkasi haji antara, yaitu tempat transit jamaah dari kota asal sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara embarkasi utama.

Namun, inovasi struktural ini perlu dilengkapi dengan inovasi kultural—yakni pembangunan kesadaran bahwa haji adalah ibadah pelayanan, ibadah transformatif. Ia bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, tapi perjalanan batin menuju kematangan spiritual dan komitmen sosial.

“Dengan dukungan operasional 24 jam dan penerapan standar mutu yang ketat, kami memastikan ketersediaan avtur dalam jumlah memadai dan kualitas terbaik sepanjang musim haji,” ujarnya.